Upaya Pemerintah Membantu OYPMK Terhindar dari Kemiskinan

Foto dari lifepack.id

Kusta. Penyakit ini sempat ramai dibicarakan di lingkungan tempat tinggal saya puluhan tahun lalu. Pasalnya salah satu tetangga kami mengidap penyakit kusta tanpa ia sadari. Sebut saja Mpok M, yang usianya beberapa tahun diatas saya, mengidap kusta diusia remaja.

 

Kala itu stigma penyakit kusta begitu melekat di masyarakat, dan Mpok M pun menerima imbasnya. Ia dilarang untuk melanjutkan pendidikan, sempat dilarang keluar rumah dan kami, anak-anak yang berada di sekelilingnya dilarang untuk bermain bersama. Mpok M akhirnya terisolasi sendiri.

 

Kusta di Indonesia meskipun dalam posisi stagnan di sepuluh tahun terakhir, namun hingga saat ini masih ada 18.000 kasus kusta yang terdaftar di Kemenkes, dan tersebar di 7.548 desa/kelurahan/kampung yang ada di 1.975 Puskesmas yang tersebar di 341 kabupaten atau kota. Di 2021 lalu, tercatat 6 provinsi dan 101 kabupaten atau kota yang belum mencapai eliminasi kusta.

 

Keterlambatan penemuan dan penganan kusta menjadikan penyakit ini semakin bertambah jumlah kasusnya. Ketidaktahuan masyakarat mengenai kusta dan stigma yang mengiringinya membuat orang dengan gejala kusta untuk takut memeriksakan dirinya. Jadi gak heran ya kalau kasus penularan dan kasus disabilitas kusta menjadi tinggi.

Foto dari kompas health

 

 

 

Selain itu stigma yang beredar di masyarakat juga semakin menambah permasalahan baik secara psikologis, ekonomi maupun social. Seperti Mpok M tetangga saya tadi yang tidak diperkenankan sekolah atau keluar bermain bersama kami, OYPMK atau Orang Yang Pernah Mengalami Kusta, banyak yang identik dengan ketidakmampuan dan terjebak dalam kemiskinan.

 

Pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar OYPMK  dapat berdaya bagi diri dan lingkungannya. Pada taggal 28 September 2022 lalu, Ruang Publik KBR dan NLR Indonesia menghadirkan talkshow dengan topik “Kusta dan Disabilitas Identik dengan Kemiskinan, Benarkah?”.

 

Dalam talkshow tersebut menghadirkan narasumber :

• Sunarman Sukamto, Amd, Tenaga Ahli Kedeputian V, Kantor Staff Presiden (KSP)

• Dwi Rahayuningsih, Perencana Ahli Muda, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PP/Bappenas.

 

Dalam kesempatan ini kedua narasumber menjelaskan bahwa Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya agar OYPMK dapat berdaya guna ditengah masyarakat dengan cara kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, baik itu dengan pemerintah daerah, Kementerian,  lembaga negara, pihak asing maupun OYPMK sendiri karena kusta ini tidak hanya berkaitan dengan isu kesehatan melainkan juga isu multidimensi.

 

Selain itu Pak Maman menjelaskan bahwa isu disabilitas dilekatkan dengan isu HAM sesuai pengarahan dari Bapak Presiden. Sehingga OYPMK tidak mendapat perlakuan diskriminasi, mendapat kesempatan yang sama dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dalam hal ini edukasi dan sosialisasi mengenai kusta kepada masyarakat harus lebih intens  dilakukan. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa kusta bukan penyakit kutukan dan sudah bisa diobati.

 

Selain itu Pak Maman juga mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus kepada OYPMK dan penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup normal ditengah masyarakat dengan cara memberikan pelatihan dan advokasi bagi mereka.

 

Sementara itu Ibu Dwi Rahayuningsih mengatakan bahwa OYPMK dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas fisik menurut Undang – Undang nomor 8 tahun 2016 yang membagi ragam disabilitas terbagi atas fisik, intelektual, mental, dan /atau sensorik.  Untuk itu Pemerintah mengadakan berbagai program untuk penyandang disabilitas dan OYPMK antara lain melalui pemberian sembako, peminjaman modal usaha, bantuan rehabilitasi dan lainnya. Diharapkan dengan adanya program bantuan ini, disabilitas dan OYPMK dapat kesempatan dan hidup dengan layak serta berdayaguna.

 

Jadi jangan abaikan mereka ya, dan semangat untuk terus berkarya ya teman – teman disabilitas dan OYPMK !